_ap_ufes{"success":true,"siteUrl":"lifeblogid.com","urls":{"Home":"https://lifeblogid.com","Category":"https://lifeblogid.com/category/pengetahuan/agama/","Archive":"https://lifeblogid.com/2016/12/","Post":"https://lifeblogid.com/2016/12/18/proses-tumbuh-kembang-janin-di-rahim-ibu-selama-trimester-pertama/","Page":"https://lifeblogid.com/search/","Attachment":"https://lifeblogid.com/2016/12/18/proses-tumbuh-kembang-janin-di-rahim-ibu-selama-trimester-pertama/perkembangan-janin-di-rahim-ibu/","Nav_menu_item":"https://lifeblogid.com/2016/04/25/199450/","Mts_ad":"https://lifeblogid.com/?mts_ad=199934","Feedback":"https://lifeblogid.com/?post_type=feedback&p=199944"}}_ap_ufee

Contoh Surat Dakwaan

Contoh Surat Dakwaan – Surat Dakwaan adalah sebuah akta yang dibuat oleh penuntut umum yang berisi perumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa berdasarkan kesimpulan dari hasil penyidikan. Surat dakwaan merupakan senjata yang hanya bisa digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan atas asas oportunitas yang memberikan hak kepada jaksa penuntut umum sebagai wakil dari negara untuk melakukan penuntutan kepada terdakwa pelaku tindak pidana.

Contoh Surat Dakwaan

contoh surat dakwaan

contoh surat dakwaan

Demi keabsahannya, maka surat dakwaan harus dibuat dengan sebaik-baiknya sehingga memenuhi syarat-syaratnya. Berikut ini contoh surat dakwaan:

KEJAKSAAN NEGERI BANDAR LAMPUNG

“UNTUK KEADILAN”

SURAT DAKWAAN

Nomor Reg Perkara 06/O.3.39/Ep.1/01/2009

  1. IDENTITAS TERDAKWA

Nama lengkap             : Mukarson Aribowo

Tempat lahir                : Bandar Lampung

Umur/tgl lahir              : 24 tahun / 07 Agustus 1985

Jenis kelamin               : Laki-l,aki

Kebangsaan                 : Indonesia

Tempat tinggal            : Jl Bumi manti IV No 23 kec. Kedaton Bandar Lampung

Agama                         : I s l a m

Pekerjaan                     : Swasta

Pendidikan                  : S1

 

  1. PENAHANAN

– Oleh Penyidik                       : Rutan, 08 OKtober 2009 s/d 4 November 2009

Oleh Jaksa Penuntut Umum   : –

 

  1. DAKWAAN

KESATU :

————- Bahwa ia terdakwa Mukarson Aribowo selaku pemilik PT. GI yang berkantor diBandar Lampung, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-bahwa atas permohonan terdakwa Mukarson Aribowo selaku Pemilik PT. GI telah melakukan penebangan kayu di areal yang telah ditentukan dalam Keputusan Bupati Bandar Lampung nomor 22 tahun 2008, dengan jenis kayu dan volume sebagaimana tersebut dalam Laporan Hasil Penebangan (LHP) tanggal 20 januari 2009 sebagai berikut:

Nomor Jenis Kayu Volume
1

2

Meranti

Campuran

1,567,345 M3

34,456 M3

jumlah 1,601,801 M3

-bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lapangan yang dilakukan oleh tim dari dinas kehutanan Bandar Lampung tanggal 24 februari 2009 ternyata terdakwa telah melakukan manipulasi laporan hasil penebangan,karena terdakwa telah melakukan penebangan sebagai berikut:

Nomor Jenis Kayu Volume
1

2

Meranti

Campuran

2,354,435 M3

54,324 M3

Jumlah 2,408,759 M3

-bahwa berdasarkan laporan hasil penebangan oleh tim dinas kehutanan diterbitkan surat perintah penyetoran (SPP) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) dengan nomor 345/01/PSDH-DR/II/DKH tanggal 24 februari 2009 yang jumlah untuk PSDH sebesar Rp 145.345.745.-(seratus empat puluh lima juta tiga ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah) dan untuk DR sebesar US $ 54,875,56 (lima puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh lima koma lima puluh emam dollar).

-bahwa terhadap kewajiban pembayaran tersebutternyata terdakwa tidak pembayaran kas pemerintah melalui rekening Bank BNI cabang Bandar Lampung atau bank lain yang di tunjuk dalam waktu tenggang enam hari sebagaimana diatur dalam:

– pasal 13 ayat 1 keputusan menteri kehutanan tentang petunjuk teknis tata cara pengenaan pemungutan pembayaran dan penyetoran provisi sumber daya hutan

– pasal 12 ayat 1 keputusan menteri kehutanan tentang petunjuk teknis tata cara pengenaan pemungutan pembayaran dan penyetoran dana reboisasi.

-selanjutnya terhadap kewajiban pembayaran PSDH dan DR pejabat dinas kehutanan melakukan peringatan untuk melakukan pembayaran/penyetoran PSDH.

-bahwa baru tanggal 21 maret 2009 terdakwa melakukan penyetoran PSDH sebesar 50.000.000.-(lima puluh juta rupiah) dan DR sebesar US$15,000,00( lima belas ribu dollar).

-bahwa dengan adanya penyetoran tersebut masih terdapat kewajiban pembayaran PSDH sebesar 95.345.745.-(sembilan puluh lima juta tiga ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah) dan DR sebesar 39,875,56 (tiga puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh lima koma lima puluh enam dollar).

-bahwa pejabat penagih PSDH melakukan peringatan sebagai berikut:

-SPP No. 345/15/PSDH-DR/I/Dkh                tanggal 1 April 2009

-SPP No. 345/18/PSDH-DR/III/Dkh             tanggal 7 April 2009

-SPP No. 345/22/PSDH-DR/VI/Dkh             tanggal 14 April 2009

-bahwa terdakwa sudah diperingati berkali-kali tetapi tidak mengindahkan peringatan tersebut atau terdakwa bertindak bertentangan dengan ketentuan:

-pasal 35 ayat 1 UU No. 41tahun 1999 tentang kehutanan.

-pasal 13 ayat 1 keputusan menteri kehutanan tentang teknis tata cara pengenaan pemungutan pembayarandan penyetoran provisi sumber daya hutan.

-pasal 12 ayat 1 keputusan menteri kehutanan tentang teknis tata cara pengenaan pemungutan pembayaran dan penyetoran dana reboisasi.

Yang seharusnya merupakan kewajiban terdakwa.

-bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan terdakwa merupakan sarana untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yaitu dengan tidak membayar PSDH dan DR.

-akibat perbuatan terdakwa Mukarson Aribowo telah merugikan keuangan negara untuk kewajiban pembayaran PSDH sebesar Rp95.345.745.-(sembilan puluh lima juta tiga ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah) dan DR sebesar US$39,875,56 (tiga puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh lima koma lima puluh enam dollar).

-perbuatan terdakwa Mukarson Aribowo sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU No. 30 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun2001 tentang pemberantasan tindap pidana korupsi.

KEDUA:

——————–bahwa ia Mukarson Aribowo selaku pemilik PT. GI dengan sengaja tidak membayar, tidak menyetor dan atau tidak melaporkan jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang terhutang yang menimbulkan kerugian negara sebesar Rp95.345.745.-(sembilan puluh lima juta tiga ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah) dan US$39,875,56 (tiga puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh lima koma lima puluh enam dollar) sebagaimana dengan cara seperti yang tersebut dalam dakwaan kesatu.

-bahwa terdakwa Mukarson Aribowo mengetahui selaku pemegang ijin pemanfaatan kayu, wajib mematuhi segala peraturan yang berlaku di bidang kehutanan khususnya dibidang pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan, yaitu mempunyai kewajiban membayar/menyetor PSDH dan DR.

-bahwa PSDH dan DR berdasarkan ketentuan pasal 48 ayat (1) peraturan pemerintah RI No. 34 tahun 2002 tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan adalah termasuk PNPB(Penerimaan Negara Bukan Pjak).

-bahwa perbuatan terdakwa dengan sengaja tidak membayardan/atau menyetor PSDH sebesar Rp95.345.745.-(sembilan puluh lima juta tiga ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah) dan DR sebesar US$39,875,56 (tiga puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh lima koma lima puluh enam dollar) yang merupakan PNPB telah menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.

-perbuatan terdakwa Mukarson Aribowo sebvagaimana diatur dan di ancam pidana dalam pasal 20 ayat (1) huruf a UU No. 20 tahun 1997 tentang penerimaan negara bukan pajak.

Bandar Lampung, 17 November 2009

Jaksa Penuntut Umum

 

ILHAM MUKHLISIN,S.H, M.H.

Demikianlah contoh surat dakwaan yang bisa anda gunakan sebagai pembelajaran.



Tulis Komentar